IDENTIFIKASI POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
DOI:
https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2705Keywords:
kesejahteraan sosial, potensi, pemberdayaan, masyarakat pesisir , Kepulauan MerantiAbstract
Luasnya potensi perairan di Indonesia tidak menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasar pada kajian literatur, karakteristik masyarakat pesisir masih termarginalisasi akibat aksesibilitas terhadap layanan dasar dan tingkat ekonomi yang rendah. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, dan solusi meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan. Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini dengan menganalisa berbagai sumber rujukan seperti jurnal, buku, research desktop dengan kajian terkait. Data sekunder dianalisis secara systematic review dan diidentifikasi secara deskriptif berdasarkan hasil analisis SWOT. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki indikator kesejahteraan yang relatif rendah akibat ketertinggalan secara ekonomi, padahal memiliki potensi sumber daya alam laut serta berdekatan dengan jalur laut internasional. Namun, terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan, yakni secara internal, rendahnya kemampuan masyarakat pesisir dalam memahami dan memanfaatkan teknologi serta mengelola sumber daya secara tepat, dan kecenderungan masyarakat yang terus menerima bantuan pemerintah dan tidak berusaha berkembang secara mandiri. Faktor eksternal antara lain: minimnya sarana/prasarana fasilitas layanan dasar seperti, layanan pendidikan, kesehatan, bank dan koperasi desa, serta akses modal dan pasar, selain ketergantungan terhadap cuaca bagi masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Program pemberdayaan yang sesuai bagi masyarakat pesisir ialah program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui, (1) funding access, (2) akses teknologi, (3) market access, (4) pengembangan alternatif mata pencaharian, dan (5) collective action.
References
Abidin, Z. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. Jurnal Caraka Prabu, 1(2), 84-122. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95
Alim, F. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie, 12, 10-22.
Andreas, & Savitri, E. (2016). Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir. 1998.
Anggrahita, H., Guswandi, G., & Utami, N. D. N. (2018). Prioritas Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Indonesia. Majalah Geografi Indonesia, 32(2), 207. https://doi.org/10.22146/mgi.36626
Arief, H., & Pradini, U. R. (2019). Analisis Kebijakan Pengembangan Berbasis Keberlanjutan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE), 10(Volume 10, Nomor 1, Juni 2019 ISSN 2087-409X), 11-20.
Arrozaaq, D. L. C. (2016). COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo).
Badan Pusat Statistik (2020). Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka Tahun 2020. https://merantikab.bps.go.id/ diakses pada 15 Februari 2021
Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Government Collaboration in Empowerment? A Collaborative Framework for the Government in Empowering Coastal Communities. Journal of Government and Civil Society, 2(2), 145. https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1022
Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Al-Amwal, 6(1), 144-166.
Febianto, M. D. (2011). Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat. Universitas Pajajaran.
Gevisioner, Bangun, R., & Karyanti. (2014). Community Development Strategy Based In Border States District. Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau, 53-62.
Goenadhi, L. (2016). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kabupaten Tanah Bumbu. Jurnal Spread, 6(1), 17-26.
Hurmain, & Puriana. (2013). Transformasi Nelayan di Pesisir Kepulauan Bengkalis ( Studi Tentang Pergerseran Pola Interaksi Sosial , Agama , Alat Penangkapan , dan Perubahan Ekosistem ) Fisherman Transformation in Coastal of Bengkalis Islamds ( Study About Shifting Patterns of Social.
Indarti, I. (2015). Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan. Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, 12(1), 63-75.
Isna, F. (2013). 72 Analisa Bioekonomi Sumberdaya Alat Tangkap Ikan Pelagis Di Kepulauan Meranti Provinsi Riau. 72-87.
Iswari, I. G. A. Y., Luh, I., & Kadek Rai, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya. 11(2).
Jannah, M. (2016). Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi Kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
Khatami, A., Yonvitner, & Setyobudiandi, I. (2017). Pengelolaan perikanan tropis. Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, 1(1), 1-66.
Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pebdekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu, 180, 752-760. http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/4264/1270
Lesnussa, J. U. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Negeri Halong Baguala Ambon. Jurnal Sosio Sains, 5(No, 2), 91-107. http://journal.lldikti9.id/sosiosains
Makagingge, M. H., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2017). Pemberdaan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Jurnal Publiciana, 11(1), 72-88.
Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan. 3(2), 91-103.
Noor, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. Dedikasi: Journal of Community Engagment, I(2), 87-99. https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z
Nugroho, M. (2015). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ( Pemp ) Di Kabupaten Pasuruan. Universitas Yudharta Pasuruan, 9(1), 1-14.
Qodriyatun, S. N. (2013). Enhancement of Coastal Community Welfare. Pusat Pengkajian, Pengelolahan Data Dan Informasi (P3DI), 2000.
Romawati, E., Topan, A., & Plasma, P. (2017). Peranan Toke Dalam Usaha Budidaya Perikanan Petani Plasma (Studi Kasus di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara). Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 3, No, 71-84.
Rosalinawati. (2013). Persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kabupaten Donggala. JURNAL ACADEMICA FIISP Untad, 05(02), 1110-1117. https://media.neliti.com/media/publications/28497-ID-persepsi-masyarakat-terhadap-program-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-pesisir-pem.pdf
Rosni, R. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Jurnal Geografi, 9(1), 53. https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038
Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir. Sosio Informa, 3(200), 216-235.
Safitri, D. P., Edison, & Kurnianingsih, F. (2017). Analisis Sound Governance: Model Kemitraan Pemerintah Daerah dan Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 5(2), 35-47.
Safrizal. (2014). Enam Potensi Menuntungkan di Meranti, https://www.goriau.com/ Diakses Rabu, 24 Maret 2021
Sara, L., Hamid, A., & Sciences, O. (2011). Empowering Coastal Community By Implementing Natural Resources Management (Case study in Southeast Sulawesi, Indonesia). Journal of Coastal Development, 14(3), 202-213. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/coastdev/article/view/2102
Siti, R., Sidiq, S., Sosiologi, P. S., Riau, U., & Terpencil, K. A. (2020). Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 10, 217-227. https://doi.org/10.33366/rfr.v
Sjafari, A., Nugroho, K. S., Arenawati, & Otaviana, O. (2018). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Banten: Studi Kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan Desa Citeurep Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Kebijakan Pembangunan Daerah, 2(1), 1-12.
Sudarso. (2011). Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkotaan. Universitas Airlangga.
Sutrisno, E. (2014). Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon ). Jurnal Dinamika Hukum, 14(1), 1-12.
Syatori, A. (2014). Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon ). Jurnal Holistik, 15(2), 241.
Tampubolon, D. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sorot, 8(2), 153. https://doi.org/10.31258/sorot.8.2.2358
Wahdaniyah, N., Jufriadi, J., & Surur, F. (2018). Strategi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Journal of Regional and Rural Development Planning, 2(1), 64. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.64-73
Witarsa, W. (2015). Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan Di Kabupaten Pontianak. Jurnal Economia, 11(1), 26. https://doi.org/10.21831/economia.v11i1.7752
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2021 Dian Venita Sary, Rendi Prayuda, Khairul Rahman, Rio Sundari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
